Tentang Satu Data Kabupaten Karo

Prinsip, peran instansi, dan dasar hukum yang dapat diverifikasi.

Dasar hukum

Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (standar data, metadata, interoperabilitas, portal).
Pergub Sumatera Utara tentang Satu Data: tidak ditemukan nomor/judul pada pemeriksaan cepat (https://pasada.sumutprov.go.id, https://sumutprov.go.id).
Perbup/Perda Kabupaten Karo tentang Satu Data: tidak ditemukan pada pemeriksaan cepat JDIH/search karokab.go.id (https://jdih.karokab.go.id/, https://karokab.go.id/).

Prinsip portal

Metadata standar SDI sebelum publikasi; klasifikasi terbuka/terbatas/dikecualikan.
Format terbuka pada dataset resmi; lisensi dicantumkan di halaman detail.
Interoperabilitas dengan katalog nasional (data.go.id) dan etalase daerah.

Peran di Pemkab Karo

Dinas Komunikasi dan Informatika

Wali data — pengawasan teknis portal, keamanan, dan kualitas metadata.

Bappeda

Koordinator Satu Data — keselarasan kebijakan, prioritas dataset, dan katalog daerah.

BPS Kabupaten Karo

Pembina data — standar statistik dan rujukan kode referensi sektoral.

OPD produsen data

Menyusun, memutakhirkan, dan menerbitkan dataset sesuai klasifikasi.

Masuk ke katalog data

Ruang eksplorasi terpisah dari halaman presentasi ini.

Buka katalog dataset Contoh dataset Menara